Produsen bukan pembayar pajak harus membayar limbah yang mereka hasilkan – OECD Insights Blog
Environment

Produsen bukan pembayar pajak harus membayar limbah yang mereka hasilkan – OECD Insights Blog

Buang-buang uang
Buang-buang uang

Pos hari ini oleh Maroussia Klep dari Direktorat Lingkungan OECD

Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang membayar untuk mendaur ulang botol plastik yang baru saja Anda buang? Sampai saat ini, itu akan dikumpulkan dan – sejauh mungkin – didaur ulang oleh pemerintah kota dengan menggunakan uang publik. Tapi ini berubah dan saat ini sebagian besar botol bekas dikelola langsung oleh produsennya.

Evolusi ini datang dengan diperkenalkannya konsep Extended Producer Responsibility (EPR). Sederhananya, EPR mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah kota ke produsen untuk mengelola dan mendaur ulang produk bekas; meskipun pemerintah kota dan pendaur ulang swasta mungkin masih terlibat untuk tugas-tugas tertentu. Ini menyiratkan bahwa perusahaan soda diharuskan untuk membiayai dan mengatur daur ulang botolnya ketika dibuang oleh konsumen. Hal yang sama tentu saja berlaku untuk sektor lain.

Gerakan ini pertama kali dimulai di beberapa negara Eropa pada awal 1990-an dan berkembang pesat di negara-negara industri. Saat ini, sebagian besar negara OECD telah menerapkan kebijakan EPR di sektor-sektor utama seperti pengemasan, elektronik, baterai, ban, dan kendaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga mulai mengikuti langkah tersebut. Sekarang ada sekitar 400 program EPR di seluruh dunia.

Kebijakan EPR telah terbukti berhasil baik dalam meningkatkan tingkat pengumpulan dan daur ulang, dan dalam mengalihkan beban keuangan pengelolaan sampah ke pundak produsen. Peningkatan tajam dalam tingkat daur ulang memang dapat diamati setelah diperkenalkannya skema tersebut, misalnya di Jepang di mana daur ulang wadah dan limbah kemasan meningkat sebesar 27% antara tahun 1997 dan 2000 (1,25 hingga 1,59 juta ton). Selain itu, kebijakan ini dapat mengurangi pengeluaran publik dan karenanya uang pembayar pajak dihabiskan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Di Prancis misalnya, sekitar 15% anggaran yang dihabiskan untuk pengelolaan sampah kota kini dibiayai oleh produsen melalui kebijakan EPR.

OECD berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pemerintah dalam implementasi kebijakan EPR. Pada tahun 2001, organisasi tersebut menerbitkan Panduan Panduan untuk Pemerintah yang memberikan konsep dasar dan rekomendasi kebijakan utama tentang topik tersebut. Forum Global akan diadakan bulan ini di Tokyo untuk mempelajari evolusi EPR dan akan menghadirkan kesempatan unik bagi audiens global yang multi-pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman mereka dalam merancang dan mengimplementasikan program-program tersebut. Hasil diskusi akan membantu membentuk rekomendasi kebijakan yang diperbarui.

Pekerjaan OECD pada EPR merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk bergerak menuju masyarakat yang efisien sumber daya. Total volume sumber daya material yang diekstraksi, dipanen, dan dikonsumsi di seluruh dunia mencapai 62 miliar metrik ton (Gt) pada tahun 2008, meningkat 65% sejak 1980 dan diperkirakan meningkat 8 kali lipat selama abad terakhir. Hal ini diproyeksikan mencapai 100 Gt per tahun pada tahun 2030, menghasilkan peningkatan tekanan pada sumber daya lingkungan serta limbah. Dengan demikian, menuju pertumbuhan hijau dan ekonomi yang efisien sumber daya merupakan tantangan lingkungan, pembangunan, dan ekonomi makro utama saat ini. Dalam konteks ini, penggunaan kebijakan yang memastikan pengelolaan material yang berkelanjutan, yang dibangun di atas prinsip-prinsip 3R – Reduce, Reuse, Recycle – sangat penting. Oleh karena itu OECD menasihati pemerintah tentang kebijakan Manajemen Bahan Berkelanjutan (SMM) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi manusia dan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Simon Upton, Direktur di Direktorat Lingkungan OECD, “Manajemen material yang berkelanjutan membantu mengatasi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi di sepanjang siklus hidup suatu produk atau material. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya. Kebijakan EPR adalah alat yang efektif untuk melibatkan produsen dalam proses itu.”

EPR menunjukkan bahwa keterlibatan semua aktor – pemerintah, produsen, pendaur ulang, konsumen – diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Jadi, lain kali Anda minum soda, ingatlah untuk membuang botol ke tempat sampah yang tepat, dan seluruh rantai akan terus berjalan.

Tautan yang berguna

OECD bekerja pada sumber daya material, produktivitas, dan lingkungan

OECD bekerja pada produktivitas dan limbah sumber daya


Posted By : angka keluar hongkong